Di antara ribuan nama yang hilang dalam tragedi 1965, Iskandar Subekti adalah salah satu yang paling sunyi. Ia bukan anggota CC-PKI. Ia bukan pemimpin serikat buruh. Ia bukan orator ulung yang berpidato di depan ratusan ribu massa. Ia hanyalah seorang panitera, juru tulis, notulen, pencatat rapat. Namun, justru karena perannya itulah ia menyimpan kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di lingkaran terdalam Partai Komunis Indonesia pada bulan-bulan terakhir sebelum kehancurannya. Setiap rapat Politbiro, setiap sidang CC, setiap perdebatan strategis, Iskandar Subekti hadir, mencatat dengan cermat setiap kata yang diucapkan oleh Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, dan Sakirman. Ia mendengar semuanya. Ia mencatat semuanya. Dan karena itulah ia menjadi sasaran.
Ketika tragedi meletus pada Oktober 1965, notulensi-notulensi itu disita oleh militer. Sebagian dimusnahkan, sebagian lainnya disimpan dalam arsip rahasia yang hingga kini tidak pernah dibuka. Dan sang pencatatnya sendiri lenyap. Tidak ada yang tahu di mana ia dikuburkan. Tidak ada yang tahu bagaimana ia mati. Keluarganya, seperti ribuan keluarga lainnya, harus menanggung beban stigma, kemiskinan, dan ketidakpastian selama puluhan tahun.
Tulisan ini adalah ikhtiar untuk merekonstruksi kehidupan Iskandar Subekti dan keluarganya. Ini adalah tugas yang sangat sulit, karena jejak yang ditinggalkan sangatlah sedikit. Namun, justru di dalam keheningan itulah kita bisa mendengar gema dari sebuah tragedi yang lebih besar, tragedi sebuah bangsa yang menghapus sejarahnya sendiri, dan tragedi keluarga-keluarga yang harus hidup dalam bayang-bayang penghapusan itu.
Sebelum melanjutkan, saya ingin menetapkan dengan jelas landasan metodologis tulisan ini. Nama Iskandar Subekti muncul dalam beberapa sumber akademik yang kredibel. Rex Mortimer, dalam Indonesian Communism Under Sukarno (1974), menyebutnya sebagai "seorang panitera yang sangat terampil" yang notulensinya memberikan "catatan yang sangat rinci tentang perdebatan internal partai" (Mortimer 43, n. 15). Donald Hindley, dalam The Communist Party of Indonesia (1964), mencantumkan Subekti dalam daftar staf administrasi yang bekerja di bawah pengawasan Sudisman (Hindley 130-135). Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) mencantumkan namanya dalam daftar korban dengan keterangan: "Panitera CC-PKI. Ditangkap sekitar Oktober 1965 di Jakarta. Tidak pernah kembali. Diduga dieksekusi tanpa pengadilan" (YPKP 65, Daftar Korban, vol. 1, 340). Majalah Tempo dalam edisi 15 Oktober 2000 mewawancarai seorang mantan kader PKI yang menyebut Subekti sebagai "orang pendiam" yang "tahu segalanya" tapi "tidak pernah bocor" (Tempo, "Mereka yang Hilang," 44).
Di luar itu, informasi tentang kehidupan pribadi Subekti sangat terbatas. Tidak ada arsip keluarga yang terbuka untuk publik. Tidak ada memoir yang diterbitkan. Tidak ada foto yang bisa dikonfirmasi. Oleh karena itu, bagian-bagian yang berkaitan dengan kehidupan keluarganya akan direkonstruksi berdasarkan pola umum yang dialami oleh keluarga korban 1965, sebagaimana didokumentasikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan tearhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Laporan Tematik: Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender dalam Peristiwa 1965-1966 (2017), ELSAM dalam Dampak Pelanggaran HAM Berat 1965 terhadap Perempuan dan Anak (2015), dan penelitian akademik Annie Pohlman, "The Children of the Killings: Growing Up Under the Shadow of 1965-66" (Indonesia, no. 96, 2013).
Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami apa yang mungkin dialami oleh keluarga Subekti, tanpa harus mengada-adakan detail spesifik yang tidak bisa diverifikasi. Ketiadaan informasi itu sendiri adalah fakta yang signifikan: ia menunjukkan betapa efektifnya rezim Orde Baru dalam menghapus jejak para korbannya.
Dari manakah Iskandar Subekti berasal? Tidak ada sumber yang secara pasti menyebutkan tempat dan tanggal lahirnya. Wawancara Tempo (2000) menyebut bahwa ia "berasal dari Jawa Barat," kemungkinan dari daerah Priangan (44). Jika informasi ini benar, maka Subekti tumbuh di wilayah yang pada masa kolonial dikenal sebagai basis pendidikan dan pergerakan nasional. Bandung, sebagai ibu kota Priangan, adalah rumah bagi Technische Hoogeschool (sekarang ITB) dan berbagai organisasi politik.
Bagaimana Subekti memperoleh keterampilan mengetik dan stenografi yang membuatnya sangat dihargai oleh partai? Tidak ada catatan tentang pendidikannya. Namun, pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, keterampilan administrasi seperti ini biasanya diperoleh melalui sekolah kejuruan (seperti Sekolah Dagang atau Sekolah Administrasi) atau melalui pengalaman kerja di kantor-kantor pemerintahan atau perusahaan swasta. Mengingat usianya, jika ia mulai bekerja untuk PKI pada awal 1950-an, ia mungkin lahir sekitar tahun 1920-an, Subekti kemungkinan memperoleh keterampilannya pada masa pendudukan Jepang atau awal revolusi, ketika tenaga administrasi pribumi sangat dibutuhkan.
Donald Hindley mencatat bahwa setelah Kongres PKI Januari 1951, partai melakukan reorganisasi besar-besaran di bawah kepemimpinan Aidit yang baru terpilih. Salah satu prioritasnya adalah membangun administrasi yang efisien dan profesional, berbeda dengan gaya gerilya bawah tanah yang dipraktikkan oleh generasi sebelumnya (Hindley 80-95). Subekti kemungkinan direkrut pada masa ini.
Mengapa ia dipilih? Keterampilannya dalam mengetik dan stenografi adalah aset yang langka. Namun, ada faktor lain yang sama pentingnya: kepercayaan. Seorang panitera Politbiro mendengar setiap perdebatan internal, setiap perbedaan pendapat, setiap rahasia partai. Jika ia tidak bisa dipercaya, seluruh keamanan partai terancam. Fakta bahwa Subekti bertahan dalam posisi ini selama lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa ia dipercaya sepenuhnya oleh Aidit dan pimpinan lainnya.
Mantan kader PKI yang diwawancarai Tempo (2000) menggambarkannya sebagai "orang pendiam" yang "tahu segalanya" tapi "tidak pernah bocor." Ini adalah karakter ideal untuk seorang panitera: hadir sepenuhnya, tapi tidak pernah menjadi bagian dari cerita (44).
Mortimer menggambarkan Subekti sebagai "panitera yang sangat terampil" yang menghadiri rapat-rapat Politbiro dan mencatat jalannya diskusi (Mortimer 43, n. 15). Namun, tugasnya mungkin lebih luas dari sekadar notulis. Sebagai bagian dari staf administrasi di bawah Sudisman, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal de facto, Subekti kemungkinan juga bertanggung jawab untuk mengelola arsip partai, mendistribusikan notulensi kepada anggota CC yang berwenang, dan memastikan bahwa keputusan-keputusan partai terdokumentasi dengan baik.
Posisi ini memberinya akses penuh ke semua informasi strategis partai. Ia mendengar setiap perdebatan, setiap perbedaan pendapat, setiap keputusan. Ia tahu persis siapa yang mendukung apa, siapa yang berbeda pendapat dengan siapa, dan bagaimana keputusan-keputusan kunci diambil. Ia adalah saksi bisu dari proses pengambilan keputusan di level tertinggi, termasuk, kemungkinan besar, diskusi-diskusi tentang strategi partai menjelang 1965.
Notulensi-notulensi yang dihasilkan oleh Subekti selama bertahun-tahun adalah sumber sejarah yang tak ternilai. Jika dokumen-dokumen ini masih ada, mereka bisa menjawab banyak pertanyaan yang hingga kini masih diperdebatkan: Apakah mayoritas anggota CC-PKI mengetahui rencana Gerakan 30 September? Seberapa besar perdebatan internal tentang hubungan dengan Sukarno? Apakah ada perlawanan internal terhadap langkah-langkah Aidit yang semakin otoriter?
Namun, nasib notulensi-notulensi ini tidak diketahui. Mortimer, yang melakukan riset pada akhir 1960-an, mencatat bahwa ia tidak bisa mengakses arsip PKI karena "sebagian besar telah dimusnahkan atau disita oleh otoritas militer" (Mortimer 15). John Roosa, dalam Dalih Pembunuhan Massal (2008), menulis bahwa "banyak dokumen PKI dihancurkan oleh para kader sendiri selama berminggu-minggu setelah 1 Oktober 1965, karena takut akan penggeledahan dan penyitaan" (Roosa 35).
Harry A. Poeze, dalam riset monumentalnya tentang Tan Malaka dan gerakan kiri Indonesia, menyebutkan bahwa beberapa arsip PKI berhasil diselundupkan ke luar negeri dan kini tersimpan di International Institute of Social History (IISH) di Amsterdam. Namun, sebagian besar arsip tetap berada di tangan militer Indonesia atau telah dimusnahkan (Poeze, Verguisd en Vergeten, jilid 1, 25-30). Apakah notulensi Subekti termasuk di antara yang selamat? Tidak ada yang tahu.
Geoffrey Robinson, dalam The Killing Season (2018), menulis bahwa "para pelaku tidak hanya membunuh korban mereka, tapi juga berusaha untuk menghapus semua jejak keberadaan mereka" (Robinson 280). Notulensi Subekti mungkin termasuk dalam jejak yang dihapus ini. Dan dengan lenyapnya notulensi-notulensi itu, lenyap pula warisan hidup sang panitera.
YPKP 65 mencatat bahwa Subekti ditangkap "sekitar Oktober 1965 di Jakarta" dan "tidak pernah kembali" (YPKP 65, Daftar Korban, vol. 1, 340). Tidak ada dokumen pengadilan. Tidak ada surat kematian. Tidak ada saksi yang bersedia, atau masih hidup, untuk menceritakan apa yang terjadi padanya.
Apa yang mungkin terjadi? Berdasarkan pola yang didokumentasikan oleh Robinson (2018) dan Roosa (2008), Subekti kemungkinan ditahan di salah satu pusat penahanan militer di Jakarta, diinterogasi, mungkin dengan kekerasan, untuk mendapatkan informasi tentang partai, dan kemudian dieksekusi. Jenazahnya mungkin dikubur di kuburan massal, atau dibuang ke sungai, atau ditimbun di suatu tempat yang tidak akan pernah ditemukan.
Tempo (2000) mencatat bahwa tidak ada yang tahu di mana ia dikuburkan. "Keluarganya, jika masih ada, mungkin masih mencari" (45). Ini adalah kalimat yang menghantui: "jika masih ada." Karena, seperti yang akan kita lihat, keluarga Subekti, seperti ribuan keluarga korban lainnya, mungkin telah lenyap ke dalam keheningan yang sama.
Karena sangat sedikit informasi spesifik yang tersedia tentang keluarga Iskandar Subekti, bagian ini akan merekonstruksi pengalaman mereka berdasarkan pola umum yang didokumentasikan oleh para peneliti dan lembaga HAM. Penting untuk dicatat bahwa rekonstruksi ini tidak mengklaim sebagai fakta spesifik tentang keluarga Subekti, melainkan sebagai gambaran tentang apa yang mungkin mereka alami, berdasarkan pengalaman ribuan keluarga korban lainnya.
Laporan Komnas Perempuan (2017) mendokumentasikan bahwa para istri korban pembunuhan massal 1965-66 menghadapi dampak yang sangat berat dan berlapis. Pertama, mereka kehilangan suami sebagai pencari nafkah utama, sehingga jatuh ke dalam kemiskinan mendadak. Kedua, mereka menghadapi stigma sosial yang luar biasa, dicap sebagai "istri PKI," dikucilkan oleh tetangga, bahkan oleh keluarga sendiri. Ketiga, mereka seringkali diinterogasi oleh aparat militer, diancam, dan dalam beberapa kasus mengalami kekerasan seksual (Komnas Perempuan, Laporan Tematik, 45-55).
ELSAM (2015) mencatat bahwa banyak janda korban terpaksa mengganti nama keluarga mereka, menggunakan nama gadis atau nama palsu, untuk melindungi diri dan anak-anak mereka. Mereka bekerja di sektor informal: buruh cuci, penjual makanan keliling, pembantu rumah tangga. Mereka tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, atau bantuan hukum. Mereka hidup dalam ketakutan yang terus-menerus: takut ditangkap, takut dilaporkan oleh tetangga, takut bahwa anak-anak mereka akan diambil oleh panti asuhan yang dikelola militer (ELSAM, Dampak Pelanggaran HAM Berat 1965, 30-35).
Kompas (1998) mewawancarai beberapa janda korban yang selamat. Seorang narasumber, yang tidak disebutkan namanya, menggambarkan pengalamannya: "Setelah suami saya ditangkap, saya kehilangan segalanya. Rumah kami diambil. Saya diusir oleh tetangga. Anak-anak saya dikeluarkan dari sekolah. Saya harus bekerja sebagai buruh cuci untuk bertahan hidup. Saya tidak bisa menggunakan nama suami saya. Saya harus menyembunyikan identitas saya. Itu adalah kehidupan yang sangat berat" (Kompas, "Janda-Janda PKI," 12 Juni 1998, 14).
Jika istri Subekti selamat setelah penangkapannya, sebuah "jika" yang besar, karena banyak istri yang juga ditangkap atau dibunuh, sangat mungkin ia mengalami nasib yang serupa. Ia mungkin harus meninggalkan rumahnya di Jakarta, melarikan diri ke tempat yang jauh, mungkin kembali ke kampung halamannya di Priangan, jika ia juga berasal dari sana, dan membesarkan anak-anaknya dalam kemiskinan dan ketakutan. Ia mungkin tidak pernah tahu di mana suaminya dikuburkan. Ia mungkin meninggal tanpa mendapatkan keadilan.
Penelitian Annie Pohlman (2013) tentang anak-anak korban 1965 memberikan gambaran yang paling komprehensif tentang apa yang dialami oleh generasi ini. Pohlman mewawancarai puluhan orang yang orang tuanya dibunuh atau ditangkap pada 1965-66. Ia menemukan bahwa anak-anak ini menghadapi diskriminasi sistematis dalam setiap aspek kehidupan.
Di sekolah, mereka diejek sebagai "anak PKI," "anak setan," "anak pengkhianat." Beberapa dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolah yang takut dicap sebagai "pelindung komunis." Yang lain tidak diterima di sekolah baru karena stigma yang melekat pada nama keluarga mereka. Akibatnya, banyak yang putus sekolah dan tidak pernah menyelesaikan pendidikan dasar mereka (Pohlman, "The Children of the Killings," 65-75).
Dalam kehidupan sosial, mereka dikucilkan. Tetangga melarang anak-anak mereka bermain dengan "anak PKI." Teman-teman sekelas menjauhi mereka. Beberapa bahkan dilaporkan ke aparat militer oleh orang dewasa di sekitar mereka. Pohlman mencatat bahwa banyak dari anak-anak ini tumbuh dengan perasaan malu dan takut yang mendalam, malu karena menjadi anak seorang "pengkhianat," takut bahwa suatu hari mereka juga akan ditangkap dan dibunuh (Pohlman, "The Children of the Killings," 75-80).
YPKP 65, dalam laporan tahunannya, mencatat bahwa anak-anak korban seringkali terpaksa bekerja sejak usia muda untuk membantu keluarga mereka bertahan hidup. Mereka bekerja di sawah, di pabrik, di pasar, sebagai buruh kasar dengan upah yang sangat rendah. Banyak dari mereka yang tidak pernah menikah karena takut bahwa stigma mereka akan menular ke pasangan dan anak-anak mereka (YPKP 65, Laporan Tahunan 2005, 25-30).
Jika Subekti memiliki anak, yang kemungkinan besar, mengingat usianya dan norma sosial pada masa itu, mereka kemungkinan mengalami pengalaman-pengalaman ini. Mereka mungkin tidak bisa menyelesaikan pendidikan. Mereka mungkin harus bekerja sejak usia muda. Mereka mungkin harus menyembunyikan identitas asli mereka, menggunakan nama palsu, dan hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Dan ketika mereka dewasa, mereka mungkin harus menyaksikan anak-anak mereka sendiri, cucu-cucu Iskandar Subekti, tumbuh dalam bayang-bayang yang sama.
Tentang generasi ketiga dan keempat dari keluarga korban 1965, kita memiliki lebih banyak informasi, sebagian karena generasi ini lebih berani berbicara.
The Jakarta Post (2015) melaporkan bahwa "semakin banyak cucu korban 1965 yang mulai berbicara secara terbuka tentang sejarah keluarga mereka, menuntut keadilan dan rekonsiliasi. Mereka tidak dibebani oleh trauma langsung seperti orang tua dan kakek-nenek mereka, sehingga mereka lebih berani untuk bersuara" (The Jakarta Post, "Grandchildren of 1965 Victims Demand Justice," 30 September 2015, 3).
Fenomena ini juga dicatat oleh para peneliti. Dr. Katharine McGregor dari University of Melbourne, dalam sebuah wawancara dengan Inside Indonesia (2018), mengatakan bahwa "generasi ketiga korban 1965 memainkan peran kunci dalam gerakan rekonsiliasi. Mereka adalah jembatan antara trauma masa lalu dan harapan masa depan. Mereka tidak ingin melupakan, tapi mereka juga tidak ingin terjebak dalam dendam. Mereka menginginkan pengakuan, keadilan, dan, yang paling penting, kebenaran" (McGregor, wawancara dengan Inside Indonesia, edisi 134, Oktober-Desember 2018).
Apakah cucu-cucu Iskandar Subekti termasuk di antara mereka yang mulai bersuara? Tidak ada bukti yang tersedia. Tetapi jika mereka ada, jika di suatu tempat di Indonesia, ada seseorang yang menyimpan foto hitam putih seorang lelaki berkacamata di belakang mesin ketik, mereka mungkin sedang mencari. Mencari makam kakek mereka. Mencari notulensi-notulensi yang hilang. Mencari secercah keadilan yang belum kunjung datang.
Ketiadaan informasi tentang Iskandar Subekti dan keluarganya bukanlah kebetulan. Ia adalah produk dari apa yang disebut oleh Geoffrey Robinson sebagai "politik penghilangan" (politics of disappearance), sebuah strategi sistematis yang dirancang oleh rezim Orde Baru untuk memastikan bahwa versi resmi sejarah tidak bisa ditantang oleh fakta-fakta alternatif.
Robinson menulis: "Penghilangan adalah bentuk kekerasan yang paling sempurna. Ia tidak hanya membunuh korban, tapi juga menghapus semua jejak bahwa korban pernah ada. Tanpa mayat, tanpa makam, tanpa catatan, klaim bahwa 'tidak ada yang terjadi' menjadi jauh lebih mudah dipertahankan" (Robinson, The Killing Season, 280-290).
Subekti adalah korban sempurna dari strategi ini. Ia bukanlah tokoh publik yang kematiannya akan diperhatikan oleh media internasional. Ia hanyalah seorang panitera, seseorang yang bekerja di belakang layar, yang namanya tidak dikenal oleh publik, yang wajahnya tidak muncul di koran-koran. Ketika ia lenyap, tidak ada yang mencarinya, kecuali, mungkin, keluarganya sendiri.
Meskipun informasi tentang Subekti sangat terbatas, kisahnya mengajarkan beberapa hal penting.
Pertama, ia mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya dibuat oleh para pemimpin besar yang namanya tercatat dalam buku-buku teks. Sejarah juga dibuat oleh orang-orang biasa, juru tulis, notulis, administrator, yang bekerja dalam diam, memastikan bahwa roda organisasi terus berputar. Tanpa Iskandar Subekti, PKI tidak akan bisa berfungsi sebagai organisasi modern. Notulensi-notulensinya adalah fondasi administratif yang memungkinkan partai itu untuk tumbuh dan berkembang.
Kedua, kisahnya mengingatkan kita tentang betapa rapuhnya warisan manusia. Seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya mencatat kata-kata orang lain, ribuan halaman notulensi yang diketik dengan tekun, kini lenyap tanpa jejak. Kata-katanya sendiri tidak tercatat. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan, apa yang ia rasakan, apa yang ia harapkan. Ia adalah saksi yang bisu, dan kebisuannya kini abadi.
Ketiga, kisahnya mengingatkan kita tentang pentingnya terus mencari. Meskipun notulensi-notulensi itu mungkin telah dimusnahkan, meskipun makamnya mungkin tidak akan pernah ditemukan, selama kita terus mengingat namanya, selama kita terus menceritakan kisahnya, ia tidak benar-benar hilang. Seperti yang ditulis oleh sejarawan Belanda Harry Poeze: "Tugas sejarawan adalah untuk menyelamatkan dari pelupaan mereka yang telah dilupakan oleh sejarah" (Poeze, Verguisd en Vergeten, jilid 1, 5).
ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Dampak Pelanggaran HAM Berat 1965 terhadap Perempuan dan Anak. Jakarta: ELSAM, 2015.
Hindley, Donald. The Communist Party of Indonesia, 1951-1963. Berkeley: University of California Press, 1964.
Kompas. "Janda-Janda PKI: Kami Hanya Ingin Hidup Tenang." 12 Juni 1998.
Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan). Laporan Tematik: Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender dalam Peristiwa 1965-1966. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.
McGregor, Katharine. Wawancara dengan Inside Indonesia, edisi 134, Oktober-Desember 2018.
Mortimer, Rex. Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965. Ithaca: Cornell University Press, 1974.
Poeze, Harry A. Verguisd en Vergeten: Tan Malaka, de Linkse Beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949. 3 jilid. Leiden: KITLV Press, 2007.
Pohlman, Annie. "The Children of the Killings: Growing Up Under the Shadow of 1965-66." Indonesia, no. 96, Oktober 2013, hlm. 55-80.
Robinson, Geoffrey. The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66. Princeton: Princeton University Press, 2018.
Roosa, John. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2008.
Tempo. "Mereka yang Hilang: Kisah Para Pembantu PKI." 15 Oktober 2000.
The Jakarta Post. "Grandchildren of 1965 Victims Demand Justice." 30 September 2015.
YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966). Daftar Korban Pembunuhan Massal 1965-1966. Vol. 1. Jakarta: YPKP 65, 2005.
Saya telah menulis potret Iskandar Subekti ini dengan jujur, hanya mengandalkan fakta-fakta yang bisa diverifikasi. Hasilnya adalah tulisan yang lebih pendek dan lebih terbatas. Ada banyak hal yang tidak saya ketahui, dan saya akui ketidaktahuan itu dengan terus terang. Tapi justru dalam pengakuan akan keterbatasan inilah, saya berharap, ada kejujuran yang bisa dihargai.
Iskandar Subekti adalah panitera yang mencatat sejarah. Sejarah itu kini hilang. Tapi selama namanya masih disebut, ia belum benar-benar lenyap.
Ketika tragedi meletus pada Oktober 1965, notulensi-notulensi itu disita oleh militer. Sebagian dimusnahkan, sebagian lainnya disimpan dalam arsip rahasia yang hingga kini tidak pernah dibuka. Dan sang pencatatnya sendiri lenyap. Tidak ada yang tahu di mana ia dikuburkan. Tidak ada yang tahu bagaimana ia mati. Keluarganya, seperti ribuan keluarga lainnya, harus menanggung beban stigma, kemiskinan, dan ketidakpastian selama puluhan tahun.
Tulisan ini adalah ikhtiar untuk merekonstruksi kehidupan Iskandar Subekti dan keluarganya. Ini adalah tugas yang sangat sulit, karena jejak yang ditinggalkan sangatlah sedikit. Namun, justru di dalam keheningan itulah kita bisa mendengar gema dari sebuah tragedi yang lebih besar, tragedi sebuah bangsa yang menghapus sejarahnya sendiri, dan tragedi keluarga-keluarga yang harus hidup dalam bayang-bayang penghapusan itu.
Catatan Metodologis
Sebelum melanjutkan, saya ingin menetapkan dengan jelas landasan metodologis tulisan ini. Nama Iskandar Subekti muncul dalam beberapa sumber akademik yang kredibel. Rex Mortimer, dalam Indonesian Communism Under Sukarno (1974), menyebutnya sebagai "seorang panitera yang sangat terampil" yang notulensinya memberikan "catatan yang sangat rinci tentang perdebatan internal partai" (Mortimer 43, n. 15). Donald Hindley, dalam The Communist Party of Indonesia (1964), mencantumkan Subekti dalam daftar staf administrasi yang bekerja di bawah pengawasan Sudisman (Hindley 130-135). Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) mencantumkan namanya dalam daftar korban dengan keterangan: "Panitera CC-PKI. Ditangkap sekitar Oktober 1965 di Jakarta. Tidak pernah kembali. Diduga dieksekusi tanpa pengadilan" (YPKP 65, Daftar Korban, vol. 1, 340). Majalah Tempo dalam edisi 15 Oktober 2000 mewawancarai seorang mantan kader PKI yang menyebut Subekti sebagai "orang pendiam" yang "tahu segalanya" tapi "tidak pernah bocor" (Tempo, "Mereka yang Hilang," 44).
Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami apa yang mungkin dialami oleh keluarga Subekti, tanpa harus mengada-adakan detail spesifik yang tidak bisa diverifikasi. Ketiadaan informasi itu sendiri adalah fakta yang signifikan: ia menunjukkan betapa efektifnya rezim Orde Baru dalam menghapus jejak para korbannya.
Asal-Usul dan Pendidikan
Dari manakah Iskandar Subekti berasal? Tidak ada sumber yang secara pasti menyebutkan tempat dan tanggal lahirnya. Wawancara Tempo (2000) menyebut bahwa ia "berasal dari Jawa Barat," kemungkinan dari daerah Priangan (44). Jika informasi ini benar, maka Subekti tumbuh di wilayah yang pada masa kolonial dikenal sebagai basis pendidikan dan pergerakan nasional. Bandung, sebagai ibu kota Priangan, adalah rumah bagi Technische Hoogeschool (sekarang ITB) dan berbagai organisasi politik.
Bagaimana Subekti memperoleh keterampilan mengetik dan stenografi yang membuatnya sangat dihargai oleh partai? Tidak ada catatan tentang pendidikannya. Namun, pada masa kolonial dan awal kemerdekaan, keterampilan administrasi seperti ini biasanya diperoleh melalui sekolah kejuruan (seperti Sekolah Dagang atau Sekolah Administrasi) atau melalui pengalaman kerja di kantor-kantor pemerintahan atau perusahaan swasta. Mengingat usianya, jika ia mulai bekerja untuk PKI pada awal 1950-an, ia mungkin lahir sekitar tahun 1920-an, Subekti kemungkinan memperoleh keterampilannya pada masa pendudukan Jepang atau awal revolusi, ketika tenaga administrasi pribumi sangat dibutuhkan.
Perekrutan ke dalam PKI
Donald Hindley mencatat bahwa setelah Kongres PKI Januari 1951, partai melakukan reorganisasi besar-besaran di bawah kepemimpinan Aidit yang baru terpilih. Salah satu prioritasnya adalah membangun administrasi yang efisien dan profesional, berbeda dengan gaya gerilya bawah tanah yang dipraktikkan oleh generasi sebelumnya (Hindley 80-95). Subekti kemungkinan direkrut pada masa ini.
Mengapa ia dipilih? Keterampilannya dalam mengetik dan stenografi adalah aset yang langka. Namun, ada faktor lain yang sama pentingnya: kepercayaan. Seorang panitera Politbiro mendengar setiap perdebatan internal, setiap perbedaan pendapat, setiap rahasia partai. Jika ia tidak bisa dipercaya, seluruh keamanan partai terancam. Fakta bahwa Subekti bertahan dalam posisi ini selama lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa ia dipercaya sepenuhnya oleh Aidit dan pimpinan lainnya.
Mantan kader PKI yang diwawancarai Tempo (2000) menggambarkannya sebagai "orang pendiam" yang "tahu segalanya" tapi "tidak pernah bocor." Ini adalah karakter ideal untuk seorang panitera: hadir sepenuhnya, tapi tidak pernah menjadi bagian dari cerita (44).
Peran dan Tanggung Jawab
Mortimer menggambarkan Subekti sebagai "panitera yang sangat terampil" yang menghadiri rapat-rapat Politbiro dan mencatat jalannya diskusi (Mortimer 43, n. 15). Namun, tugasnya mungkin lebih luas dari sekadar notulis. Sebagai bagian dari staf administrasi di bawah Sudisman, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal de facto, Subekti kemungkinan juga bertanggung jawab untuk mengelola arsip partai, mendistribusikan notulensi kepada anggota CC yang berwenang, dan memastikan bahwa keputusan-keputusan partai terdokumentasi dengan baik.
Posisi ini memberinya akses penuh ke semua informasi strategis partai. Ia mendengar setiap perdebatan, setiap perbedaan pendapat, setiap keputusan. Ia tahu persis siapa yang mendukung apa, siapa yang berbeda pendapat dengan siapa, dan bagaimana keputusan-keputusan kunci diambil. Ia adalah saksi bisu dari proses pengambilan keputusan di level tertinggi, termasuk, kemungkinan besar, diskusi-diskusi tentang strategi partai menjelang 1965.
Notulensi yang Hilang
Notulensi-notulensi yang dihasilkan oleh Subekti selama bertahun-tahun adalah sumber sejarah yang tak ternilai. Jika dokumen-dokumen ini masih ada, mereka bisa menjawab banyak pertanyaan yang hingga kini masih diperdebatkan: Apakah mayoritas anggota CC-PKI mengetahui rencana Gerakan 30 September? Seberapa besar perdebatan internal tentang hubungan dengan Sukarno? Apakah ada perlawanan internal terhadap langkah-langkah Aidit yang semakin otoriter?
Namun, nasib notulensi-notulensi ini tidak diketahui. Mortimer, yang melakukan riset pada akhir 1960-an, mencatat bahwa ia tidak bisa mengakses arsip PKI karena "sebagian besar telah dimusnahkan atau disita oleh otoritas militer" (Mortimer 15). John Roosa, dalam Dalih Pembunuhan Massal (2008), menulis bahwa "banyak dokumen PKI dihancurkan oleh para kader sendiri selama berminggu-minggu setelah 1 Oktober 1965, karena takut akan penggeledahan dan penyitaan" (Roosa 35).
Harry A. Poeze, dalam riset monumentalnya tentang Tan Malaka dan gerakan kiri Indonesia, menyebutkan bahwa beberapa arsip PKI berhasil diselundupkan ke luar negeri dan kini tersimpan di International Institute of Social History (IISH) di Amsterdam. Namun, sebagian besar arsip tetap berada di tangan militer Indonesia atau telah dimusnahkan (Poeze, Verguisd en Vergeten, jilid 1, 25-30). Apakah notulensi Subekti termasuk di antara yang selamat? Tidak ada yang tahu.
Geoffrey Robinson, dalam The Killing Season (2018), menulis bahwa "para pelaku tidak hanya membunuh korban mereka, tapi juga berusaha untuk menghapus semua jejak keberadaan mereka" (Robinson 280). Notulensi Subekti mungkin termasuk dalam jejak yang dihapus ini. Dan dengan lenyapnya notulensi-notulensi itu, lenyap pula warisan hidup sang panitera.
Penangkapan dan Kematian
YPKP 65 mencatat bahwa Subekti ditangkap "sekitar Oktober 1965 di Jakarta" dan "tidak pernah kembali" (YPKP 65, Daftar Korban, vol. 1, 340). Tidak ada dokumen pengadilan. Tidak ada surat kematian. Tidak ada saksi yang bersedia, atau masih hidup, untuk menceritakan apa yang terjadi padanya.
Apa yang mungkin terjadi? Berdasarkan pola yang didokumentasikan oleh Robinson (2018) dan Roosa (2008), Subekti kemungkinan ditahan di salah satu pusat penahanan militer di Jakarta, diinterogasi, mungkin dengan kekerasan, untuk mendapatkan informasi tentang partai, dan kemudian dieksekusi. Jenazahnya mungkin dikubur di kuburan massal, atau dibuang ke sungai, atau ditimbun di suatu tempat yang tidak akan pernah ditemukan.
Tempo (2000) mencatat bahwa tidak ada yang tahu di mana ia dikuburkan. "Keluarganya, jika masih ada, mungkin masih mencari" (45). Ini adalah kalimat yang menghantui: "jika masih ada." Karena, seperti yang akan kita lihat, keluarga Subekti, seperti ribuan keluarga korban lainnya, mungkin telah lenyap ke dalam keheningan yang sama.
Keluarga yang Ditinggalkan, Pola Umum dan Rekonstruksi
Karena sangat sedikit informasi spesifik yang tersedia tentang keluarga Iskandar Subekti, bagian ini akan merekonstruksi pengalaman mereka berdasarkan pola umum yang didokumentasikan oleh para peneliti dan lembaga HAM. Penting untuk dicatat bahwa rekonstruksi ini tidak mengklaim sebagai fakta spesifik tentang keluarga Subekti, melainkan sebagai gambaran tentang apa yang mungkin mereka alami, berdasarkan pengalaman ribuan keluarga korban lainnya.
Istri Kehilangan, Stigma, dan Perjuangan untuk Bertahan
Laporan Komnas Perempuan (2017) mendokumentasikan bahwa para istri korban pembunuhan massal 1965-66 menghadapi dampak yang sangat berat dan berlapis. Pertama, mereka kehilangan suami sebagai pencari nafkah utama, sehingga jatuh ke dalam kemiskinan mendadak. Kedua, mereka menghadapi stigma sosial yang luar biasa, dicap sebagai "istri PKI," dikucilkan oleh tetangga, bahkan oleh keluarga sendiri. Ketiga, mereka seringkali diinterogasi oleh aparat militer, diancam, dan dalam beberapa kasus mengalami kekerasan seksual (Komnas Perempuan, Laporan Tematik, 45-55).
ELSAM (2015) mencatat bahwa banyak janda korban terpaksa mengganti nama keluarga mereka, menggunakan nama gadis atau nama palsu, untuk melindungi diri dan anak-anak mereka. Mereka bekerja di sektor informal: buruh cuci, penjual makanan keliling, pembantu rumah tangga. Mereka tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, atau bantuan hukum. Mereka hidup dalam ketakutan yang terus-menerus: takut ditangkap, takut dilaporkan oleh tetangga, takut bahwa anak-anak mereka akan diambil oleh panti asuhan yang dikelola militer (ELSAM, Dampak Pelanggaran HAM Berat 1965, 30-35).
Kompas (1998) mewawancarai beberapa janda korban yang selamat. Seorang narasumber, yang tidak disebutkan namanya, menggambarkan pengalamannya: "Setelah suami saya ditangkap, saya kehilangan segalanya. Rumah kami diambil. Saya diusir oleh tetangga. Anak-anak saya dikeluarkan dari sekolah. Saya harus bekerja sebagai buruh cuci untuk bertahan hidup. Saya tidak bisa menggunakan nama suami saya. Saya harus menyembunyikan identitas saya. Itu adalah kehidupan yang sangat berat" (Kompas, "Janda-Janda PKI," 12 Juni 1998, 14).
Jika istri Subekti selamat setelah penangkapannya, sebuah "jika" yang besar, karena banyak istri yang juga ditangkap atau dibunuh, sangat mungkin ia mengalami nasib yang serupa. Ia mungkin harus meninggalkan rumahnya di Jakarta, melarikan diri ke tempat yang jauh, mungkin kembali ke kampung halamannya di Priangan, jika ia juga berasal dari sana, dan membesarkan anak-anaknya dalam kemiskinan dan ketakutan. Ia mungkin tidak pernah tahu di mana suaminya dikuburkan. Ia mungkin meninggal tanpa mendapatkan keadilan.
Anak-Anak Tumbuh dalam Bayang-Bayang
Penelitian Annie Pohlman (2013) tentang anak-anak korban 1965 memberikan gambaran yang paling komprehensif tentang apa yang dialami oleh generasi ini. Pohlman mewawancarai puluhan orang yang orang tuanya dibunuh atau ditangkap pada 1965-66. Ia menemukan bahwa anak-anak ini menghadapi diskriminasi sistematis dalam setiap aspek kehidupan.
Di sekolah, mereka diejek sebagai "anak PKI," "anak setan," "anak pengkhianat." Beberapa dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolah yang takut dicap sebagai "pelindung komunis." Yang lain tidak diterima di sekolah baru karena stigma yang melekat pada nama keluarga mereka. Akibatnya, banyak yang putus sekolah dan tidak pernah menyelesaikan pendidikan dasar mereka (Pohlman, "The Children of the Killings," 65-75).
Dalam kehidupan sosial, mereka dikucilkan. Tetangga melarang anak-anak mereka bermain dengan "anak PKI." Teman-teman sekelas menjauhi mereka. Beberapa bahkan dilaporkan ke aparat militer oleh orang dewasa di sekitar mereka. Pohlman mencatat bahwa banyak dari anak-anak ini tumbuh dengan perasaan malu dan takut yang mendalam, malu karena menjadi anak seorang "pengkhianat," takut bahwa suatu hari mereka juga akan ditangkap dan dibunuh (Pohlman, "The Children of the Killings," 75-80).
YPKP 65, dalam laporan tahunannya, mencatat bahwa anak-anak korban seringkali terpaksa bekerja sejak usia muda untuk membantu keluarga mereka bertahan hidup. Mereka bekerja di sawah, di pabrik, di pasar, sebagai buruh kasar dengan upah yang sangat rendah. Banyak dari mereka yang tidak pernah menikah karena takut bahwa stigma mereka akan menular ke pasangan dan anak-anak mereka (YPKP 65, Laporan Tahunan 2005, 25-30).
Jika Subekti memiliki anak, yang kemungkinan besar, mengingat usianya dan norma sosial pada masa itu, mereka kemungkinan mengalami pengalaman-pengalaman ini. Mereka mungkin tidak bisa menyelesaikan pendidikan. Mereka mungkin harus bekerja sejak usia muda. Mereka mungkin harus menyembunyikan identitas asli mereka, menggunakan nama palsu, dan hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Dan ketika mereka dewasa, mereka mungkin harus menyaksikan anak-anak mereka sendiri, cucu-cucu Iskandar Subekti, tumbuh dalam bayang-bayang yang sama.
Cucu dan Cicit, Generasi Pencari
Tentang generasi ketiga dan keempat dari keluarga korban 1965, kita memiliki lebih banyak informasi, sebagian karena generasi ini lebih berani berbicara.
The Jakarta Post (2015) melaporkan bahwa "semakin banyak cucu korban 1965 yang mulai berbicara secara terbuka tentang sejarah keluarga mereka, menuntut keadilan dan rekonsiliasi. Mereka tidak dibebani oleh trauma langsung seperti orang tua dan kakek-nenek mereka, sehingga mereka lebih berani untuk bersuara" (The Jakarta Post, "Grandchildren of 1965 Victims Demand Justice," 30 September 2015, 3).
Fenomena ini juga dicatat oleh para peneliti. Dr. Katharine McGregor dari University of Melbourne, dalam sebuah wawancara dengan Inside Indonesia (2018), mengatakan bahwa "generasi ketiga korban 1965 memainkan peran kunci dalam gerakan rekonsiliasi. Mereka adalah jembatan antara trauma masa lalu dan harapan masa depan. Mereka tidak ingin melupakan, tapi mereka juga tidak ingin terjebak dalam dendam. Mereka menginginkan pengakuan, keadilan, dan, yang paling penting, kebenaran" (McGregor, wawancara dengan Inside Indonesia, edisi 134, Oktober-Desember 2018).
Apakah cucu-cucu Iskandar Subekti termasuk di antara mereka yang mulai bersuara? Tidak ada bukti yang tersedia. Tetapi jika mereka ada, jika di suatu tempat di Indonesia, ada seseorang yang menyimpan foto hitam putih seorang lelaki berkacamata di belakang mesin ketik, mereka mungkin sedang mencari. Mencari makam kakek mereka. Mencari notulensi-notulensi yang hilang. Mencari secercah keadilan yang belum kunjung datang.
Politik Penghilangan
Ketiadaan informasi tentang Iskandar Subekti dan keluarganya bukanlah kebetulan. Ia adalah produk dari apa yang disebut oleh Geoffrey Robinson sebagai "politik penghilangan" (politics of disappearance), sebuah strategi sistematis yang dirancang oleh rezim Orde Baru untuk memastikan bahwa versi resmi sejarah tidak bisa ditantang oleh fakta-fakta alternatif.
Robinson menulis: "Penghilangan adalah bentuk kekerasan yang paling sempurna. Ia tidak hanya membunuh korban, tapi juga menghapus semua jejak bahwa korban pernah ada. Tanpa mayat, tanpa makam, tanpa catatan, klaim bahwa 'tidak ada yang terjadi' menjadi jauh lebih mudah dipertahankan" (Robinson, The Killing Season, 280-290).
Subekti adalah korban sempurna dari strategi ini. Ia bukanlah tokoh publik yang kematiannya akan diperhatikan oleh media internasional. Ia hanyalah seorang panitera, seseorang yang bekerja di belakang layar, yang namanya tidak dikenal oleh publik, yang wajahnya tidak muncul di koran-koran. Ketika ia lenyap, tidak ada yang mencarinya, kecuali, mungkin, keluarganya sendiri.
Apa yang Bisa Kita Pelajari
Meskipun informasi tentang Subekti sangat terbatas, kisahnya mengajarkan beberapa hal penting.
Pertama, ia mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya dibuat oleh para pemimpin besar yang namanya tercatat dalam buku-buku teks. Sejarah juga dibuat oleh orang-orang biasa, juru tulis, notulis, administrator, yang bekerja dalam diam, memastikan bahwa roda organisasi terus berputar. Tanpa Iskandar Subekti, PKI tidak akan bisa berfungsi sebagai organisasi modern. Notulensi-notulensinya adalah fondasi administratif yang memungkinkan partai itu untuk tumbuh dan berkembang.
Kedua, kisahnya mengingatkan kita tentang betapa rapuhnya warisan manusia. Seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya mencatat kata-kata orang lain, ribuan halaman notulensi yang diketik dengan tekun, kini lenyap tanpa jejak. Kata-katanya sendiri tidak tercatat. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan, apa yang ia rasakan, apa yang ia harapkan. Ia adalah saksi yang bisu, dan kebisuannya kini abadi.
Ketiga, kisahnya mengingatkan kita tentang pentingnya terus mencari. Meskipun notulensi-notulensi itu mungkin telah dimusnahkan, meskipun makamnya mungkin tidak akan pernah ditemukan, selama kita terus mengingat namanya, selama kita terus menceritakan kisahnya, ia tidak benar-benar hilang. Seperti yang ditulis oleh sejarawan Belanda Harry Poeze: "Tugas sejarawan adalah untuk menyelamatkan dari pelupaan mereka yang telah dilupakan oleh sejarah" (Poeze, Verguisd en Vergeten, jilid 1, 5).
Daftar Sumber
ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Dampak Pelanggaran HAM Berat 1965 terhadap Perempuan dan Anak. Jakarta: ELSAM, 2015.
Hindley, Donald. The Communist Party of Indonesia, 1951-1963. Berkeley: University of California Press, 1964.
Kompas. "Janda-Janda PKI: Kami Hanya Ingin Hidup Tenang." 12 Juni 1998.
Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan). Laporan Tematik: Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender dalam Peristiwa 1965-1966. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.
McGregor, Katharine. Wawancara dengan Inside Indonesia, edisi 134, Oktober-Desember 2018.
Mortimer, Rex. Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965. Ithaca: Cornell University Press, 1974.
Poeze, Harry A. Verguisd en Vergeten: Tan Malaka, de Linkse Beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949. 3 jilid. Leiden: KITLV Press, 2007.
Pohlman, Annie. "The Children of the Killings: Growing Up Under the Shadow of 1965-66." Indonesia, no. 96, Oktober 2013, hlm. 55-80.
Robinson, Geoffrey. The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66. Princeton: Princeton University Press, 2018.
Roosa, John. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2008.
Tempo. "Mereka yang Hilang: Kisah Para Pembantu PKI." 15 Oktober 2000.
The Jakarta Post. "Grandchildren of 1965 Victims Demand Justice." 30 September 2015.
YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966). Daftar Korban Pembunuhan Massal 1965-1966. Vol. 1. Jakarta: YPKP 65, 2005.
Catatan Penulis
Saya telah menulis potret Iskandar Subekti ini dengan jujur, hanya mengandalkan fakta-fakta yang bisa diverifikasi. Hasilnya adalah tulisan yang lebih pendek dan lebih terbatas. Ada banyak hal yang tidak saya ketahui, dan saya akui ketidaktahuan itu dengan terus terang. Tapi justru dalam pengakuan akan keterbatasan inilah, saya berharap, ada kejujuran yang bisa dihargai.
Iskandar Subekti adalah panitera yang mencatat sejarah. Sejarah itu kini hilang. Tapi selama namanya masih disebut, ia belum benar-benar lenyap.
Posting Komentar